PROFIL

Dalam sejarah kontemporer, perkembangan Politik Islam melalui pemimpin-pemimpinnya menegaskan, negara atau kekuatan politik struktural hanya diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan ajaran-ajaran dalam kehidupan berbangsa  dan bermasyarakat. Memang dari sudut pandangan ajaran formalnya, Islam sering -tidak selalu- mendapati dirinya dalam keadaan ambivalen di negeri, di satu pihak ajaran formal Islam tidak menjadi sumber tunggal dalam penetapan kebijakan kehidupan negara, karena memang negara ini bukan negara Islam. Tetapi negara ini juga bukan negara sekuler, yang memisahkan antara urusan politik, pemerintahan dan agama.

Dalam keadaan demikian, ajaran formal Islam berfungsi dalam kehidupan ini melalui jalur kultural (pendidikan, komunikasi massa, kesenian, dan seterusnya). Melalui politik struktural, jalur ini memungkinkan karena kekayaan Islam yang hendak ditampilkan dalam kehidupan bernegara tidak semata-mata ditawarkam sebagai sesuatu yang islami saja, melainkan sesuatu yang berwatak nasional. Disinilah  pentingnya upaya kulturasi politik, tanpa menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu terhadap proses perkembangan politik dan struktural.

Dalam ajaran Islam, Pemenuhan keadilan dan kesejahteraan merupakan suatu kaharusan bagi suatu pemerintahan. Peran ini  sangat bergantung pada keluasan pandangan para elite Islam sendiri, kedalamanan memahami Islam secara utuh, sekaligus keluasan cakrawala orang di luar kekuatan politikislam dalam melihat potensi dan kekuatan moral islam dalam mengarahkan proses kehidupan bangsa untuk mencapai keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan. 

Wacana pemikiran tersebut merupakan analisi perbandingan terhadap pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya khususnya umat Islam. Kecenderungan saling menyalahkan dan saling mengklaim selalu dihubungkan dengan dunia politik. Merespon segala bentuk perilaku tersebut mendorong para intelektual Islam melakukan perubahan, termasuk perubahan berfikir tentang eksistensi Pemikiran Politik Islam.

Umat Islam dalm kehidupan modern ini menjadi terasing dan alergi bahkan salah mengartikan politik atau institusi politik. Inilah yang menjadi tragedi dalam ummat Islam sehingga sifat Islam sebagai Rahmat menjadi terkucilkan mana kala berbicara tata kenegaraan dan institusi yang Islami.

Untuk mengakomodasi dari berbagai kepentingan dan latar belakang tersebut sangat memerlukan sebuah wadah yang mampu menampung segala bentuk kepentingan baik berdasarkan teori maupun dalam bentuk praktikum, bahkan dalam bentuk penelitian. Untuk itu Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah menggagas Jurusan Pemikiran Politik Islam.